Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan saat memimpin kunjungan kerja reses ke Sumatera Barat. Foto: Singgih/vel

PARLEMENTARIA, Padang - Komisi XII DPR RI mendorong percepatan transisi energi bersih dan penyaluran energi yang tepat sasaran di Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan usai melakukan kunjungan kerja reses ke Sumatera Barat bersama sejumlah anggota dewan.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi XII DPR RI melakukan pertemuan dengan PT PLN, sejumlah perusahaan swasta, serta PT Pertamina Patra Niaga dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk membahas pemanfaatan potensi energi panas bumi (geothermal) dan penyaluran energi bersubsidi.

“Sumatera Barat memiliki potensi panas bumi sebesar 1.680 gigawatt (GW). Kami dari Komisi XII DPR RI tentu mendukung percepatan transisi energi menjadi energi bersih yang ramah lingkungan,” ujar Putri kepada Parlementaria, di Padang, Sumatera Barat, Rabu (17/04/2025).

Putri menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, Komisi XII juga turut menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi, baik dari segi regulasi maupun pelaksanaan teknis di lapangan. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah efektivitas pengawasan distribusi energi bersubsidi, seperti LPG dan BBM.

“Kami ingin memastikan penyaluran LPG dan BBM bersubsidi tepat sasaran. Saat ini, sistem pengawasan BPH Migas sudah menggunakan newsroom dan CCTV, tetapi masih ada kendala seperti belum terkoneksinya seluruh jaringan CCTV, sehingga pengawasan belum optimal,” jelasnya.

Selain itu, Komisi XII juga mendorong pembangunan tambahan depo TBBM (Terminal Bahan Bakar Minyak) di Sumatera Barat. Pasalnya, saat ini hanya terdapat satu depo yang melayani 19 kabupaten dan kota di provinsi tersebut.

“Ini menjadi perhatian kami dan telah kami masukkan dalam kesimpulan kunjungan. Mudah-mudahan segera direalisasikan,” tegas Politisi Fraksi PAN ini.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi XII DPR RI juga menegaskan dukungan terhadap program BBM satu harga, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Prinsipnya kami ingin ada kesetaraan akses energi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami akan terus mendorong agar program BBM satu harga ini bisa berjalan maksimal, termasuk distribusi LPG yang adil dan merata,” pungkasnya. (skr/rdn)